Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK)

04 Oct 2024 07:00

Dokumen Barang Milik Negara (BMN)

  • Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara atau Surat Keputusan);
  • Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN;
  • Data detail BMN (buku Kartu Inventaris Barang (KIB)).

Dokumen Rapat Koordinasi

  • Risalah Rapat Koordinasi;
  • Transkripsi rekaman suara Rapat Koordinasi;
  • Dokumentasi foto, video, materi paparan dan/atau rekaman suara yang bersifat tertutup, rahasia atau terbatas.

Dokumen Hukum

  • Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dimintakan paraf persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan penetapan dari Presiden;
  • Rancangan Peraturan yang belum diputuskan untuk dilaksanakan konsultasi publik;
  • Daftar perkara yang masuk dalam persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  • Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU);
  • Perjanjian Kerja Sama (PKS);
  • Rancangan Perjanjian dan Perjanjian Internasional atau International Agreement.

Dokumen Pengawasan

  • Laporan pengaduan individu atau masyarakat;
  • Laporan Rekam Jejak Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
  • Laporan hasil audit pemeriksaan regular;
  • Laporan hasil audit pemeriksaan khusus;
  • Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  • Laporan reviu keuangan yang belum diaudit;
  • Laporan hasil pengawasan internal;
  • Konsep Laporan Harta Kekayaan bagi yang wajib melaksanakan dan belum mendapatkan pengesahan dari KPK;
  • Data pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat;
  • LHKASN (Laporan Harta dan Kekayaan ASN).

Dokumen Kepegawaian

  • Kasus kepegawaian PNS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (kasus disiplin/masih dalam proses hukum);
  • Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (rekam medis);
  • Daftar nama pegawai yang dikenakan hukuman disiplin;
  • Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut;
  • Surat Keputusan pembinaan disiplin dan etika pegawai;
  • Hasil rapat baperjakat atau data nama PNS yang akan diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan/atau hasil rapat baperjakat;
  • Hasil assesment.

Dokumen Keuangan

  • Laporan Keuangan Sebelum Audit;
  • Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran;
  • Hasil Evaluasi Proses pengadaan barang dan jasa;
  • Dokumen Pembayaran (SPP, SPM, dan SPPD);
  • Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  • Rincian Dokumen Penawaran Penyedia Barang atau Jasa.

Dokumen terkait dengan Sistem Keamanan Tekonologi Informasi

  • Sistem Keamanan Elektronik;
  • Sistem Manajemen Database;
  • Bandwidth Management;
  • Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam Data Center;
  • Konfigurasi Data Center;
  • Internet protokol atau ip address private;
  • Lokasi server.

Dokumen Tertentu

  • Nota Dinas, Surat Keluar, Surat Undangan yang menurut sifatnya rahasia;
  • Arsip yang menurut sifatnya rahasia;
  • Brafaks (Berita Faksimile) dari perwakilan RI di Luar Negeri yang bersifat rahasia;
  • Laporan Progres Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan;
  • Data Lengkap Penerima Kartu Prakerja;
  • Informasi Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi (Dokumen Harmonisasi Reformasi Perizinan Berusaha pada 16 sektor);
  • Informasi pertumbuhan dan konstribusi industri;
  • Laporan proyek Strategis Nasional (Laporan Presiden);
  • Laporan Progres Percepatan Kebijakan Satu Peta;
  • Laporan Hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2021 (Indeks Keuangan Inklusif Tahun 2021);
  • Laporan Capaian Fiskal (Realisasi APBN dan Insentif Fiskal);
  • Laporan Realisasi Luasan Replanting Sawit;
  • Laporan capaian rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.



Unduh file lampiran
Bagikan di | Cetak | Unduh