Informasi Publik
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK)
04 Oct 2024 07:00
Dokumen Barang Milik Negara (BMN)
- Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara atau Surat Keputusan);
- Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN;
- Data detail BMN (buku Kartu Inventaris Barang (KIB)).
Dokumen Rapat Koordinasi
- Risalah Rapat Koordinasi;
- Transkripsi rekaman suara Rapat Koordinasi;
- Dokumentasi foto, video, materi paparan dan/atau rekaman suara yang bersifat tertutup, rahasia atau terbatas.
Dokumen Hukum
- Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dimintakan paraf persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan penetapan dari Presiden;
- Rancangan Peraturan yang belum diputuskan untuk dilaksanakan konsultasi publik;
- Daftar perkara yang masuk dalam persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU);
- Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- Rancangan Perjanjian dan Perjanjian Internasional atau International Agreement.
Dokumen Pengawasan
- Laporan pengaduan individu atau masyarakat;
- Laporan Rekam Jejak Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- Laporan hasil audit pemeriksaan regular;
- Laporan hasil audit pemeriksaan khusus;
- Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- Laporan reviu keuangan yang belum diaudit;
- Laporan hasil pengawasan internal;
- Konsep Laporan Harta Kekayaan bagi yang wajib melaksanakan dan belum mendapatkan pengesahan dari KPK;
- Data pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat;
- LHKASN (Laporan Harta dan Kekayaan ASN).
Dokumen Kepegawaian
- Kasus kepegawaian PNS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (kasus disiplin/masih dalam proses hukum);
- Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (rekam medis);
- Daftar nama pegawai yang dikenakan hukuman disiplin;
- Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut;
- Surat Keputusan pembinaan disiplin dan etika pegawai;
- Hasil rapat baperjakat atau data nama PNS yang akan diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan/atau hasil rapat baperjakat;
- Hasil assesment.
Dokumen Keuangan
- Laporan Keuangan Sebelum Audit;
- Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran;
- Hasil Evaluasi Proses pengadaan barang dan jasa;
- Dokumen Pembayaran (SPP, SPM, dan SPPD);
- Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Rincian Dokumen Penawaran Penyedia Barang atau Jasa.
Dokumen terkait dengan Sistem Keamanan Tekonologi Informasi
- Sistem Keamanan Elektronik;
- Sistem Manajemen Database;
- Bandwidth Management;
- Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam Data Center;
- Konfigurasi Data Center;
- Internet protokol atau ip address private;
- Lokasi server.
Dokumen Tertentu
- Nota Dinas, Surat Keluar, Surat Undangan yang menurut sifatnya rahasia;
- Arsip yang menurut sifatnya rahasia;
- Brafaks (Berita Faksimile) dari perwakilan RI di Luar Negeri yang bersifat rahasia;
- Laporan Progres Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan;
- Data Lengkap Penerima Kartu Prakerja;
- Informasi Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi (Dokumen Harmonisasi Reformasi Perizinan Berusaha pada 16 sektor);
- Informasi pertumbuhan dan konstribusi industri;
- Laporan proyek Strategis Nasional (Laporan Presiden);
- Laporan Progres Percepatan Kebijakan Satu Peta;
- Laporan Hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2021 (Indeks Keuangan Inklusif Tahun 2021);
- Laporan Capaian Fiskal (Realisasi APBN dan Insentif Fiskal);
- Laporan Realisasi Luasan Replanting Sawit;
- Laporan capaian rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.