2,5% ± 1%

Rp225 T - Rp280 T

32% - 35%

90%

90%

85%

Terwujudnya ketahanan pangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

1 - 1,5 juta ton

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian

3,4% - 3,8%

Tingkat Inflasi Bahan Makanan

3% - 5%

Nilai Tukar Petani

106

Persentase Lahan Sawah yang Dilindungi

90%

Terwujudnya pengembangan usaha BUMN yang mendukung pertumbuhan ekonomi Nasional

Belanja Modal (Capital Expenditure/Capex) BUMN

175 Triliun Rupiah

12.100.000.000

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi

Profitabilitas BUMN

200 Triliun Rupiah

Jumlah produk inovasi di BUMN yang meningkatkan daya saing

15 Produk

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi digital, peningkatan dan harmonisasi ketenagakerjaan, penguatan kewirausahaan dan UMKM sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional

Nilai transaksi e-commerce

600 T

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pertumbuhan wirausaha

2,90%

Persentase penyelesaian pengelolaan terpadu UMKM

85%

Jumlah lulusan pelatihan vokasi (pelaksanaan kartu prakerja) per Tahun

1.148.000 orang

Penyediaan lapangan kerja per tahun 

2,7 - 3 juta orang

Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Pengembangan Industri sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

100%

15.389.563.000

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa

7,2% - 7,9%

Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional

100%

Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran

5,8% - 6,0%

Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas

5,8% - 6,2%

Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Merata, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional)

100%

40.878.236.000

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Persentase Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)

90%

Persentase Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023)

80%

Jumlah Kawasan Strategi Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing

6 KSE

Jumlah Kawasan Strategi Ekonomi (KSE) yang Berketahanan Bencana

6 KSE

Persentase Penyelesaian Regulasi di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

100%

Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Persentase Dampak FTA/PTA/CEPA/ Kesepakatan Internasional Lainnya yang Terimplementasi terhadap Total Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra

30%

14.500.000.000

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Jumlah kesepakatan pada forum bilateral, regional, dan sub regional, serta multilateral yang diketuai dan ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian

16

Jumlah kesepakatan tingkat kepala negara/pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian

1

Jumlah Kerja Sama Ekonomi (FTA/PTA/CEPA, Bilateral, Regional, dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yanng Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian

6

Jumlah Persetujuan Rancangan Ratifikasi dan Implementasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian

6

Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif

Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja

95%

10.200.000.000

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif

Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti

80%

36.528.193.000

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonmian yang Baik

Nilai AKIP Kementerian

73

16.599.708.000

Indeks SPBE

3,8

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Sangat Baik

Terwujudnya Tata Kelola Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

3,7

4.000.000.000

Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi

95%

Indeks Reformasi Hukum (IRH)

80

Indeks BerAKHLAK

63

Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian

81

Indeks Pelayanan Publik

3,3

3

Terwujudnya Tata Kelola Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Persentase Berita Positif mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa

>70%

10.000.000.000

Terwujudnya Tata Kelola Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kearsipan, dan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara serta Barang/Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Indeks Penyelenggaraan Arsip

92

90.150.150.000

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Baik

Indeks Pengelolaan Aset

3,55

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

72

Indeks NSPK Manajemen ASN

Baik

Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian